Fahira Idris Ajak Masyarakat Jangan Pilih Partai dan Capres Pro Miras dan Nikah Sesama Jenis

Fahira Idris Ajak Masyarakat Jangan Pilih Partai dan Capres Pro Miras dan Nikah Sesama Jenis

Fahira Idris yang merupakan Ketua Komite III Dewan Perwakilan Daerah (DPD RI) mengaku tidak kaget dengan pernyataan bahwa ada fraksi di DPR yang mendukung minuman keras dijual bebas di warung.

Terkait adanya dukungan terhadap penjualan bebas minuman keras, menurut Fahira Idris, sudah tergambar dari nasib Rancangan Undang-Undang (RUU) Larangan Minuman Beralkohol (LMB) yang belum jelas hingga sekarang.

“RUU LMB yang sudah dibahas bertahun-tahun oleh Pansus dan ditargetkan disahkan pada Juni 2016. Namun, hingga sekarang tidak jelas perkembangannya,” katanya dalam siaran pers, Ahad (21/1).

Terkatung-katungnya pembahasan larangan miras tersebut, senada dengan desakan perluasan pidana zina, yang masih ditentang oleh beberapa fraksi di DPR. Masyarakat menginginkan definisi zina diperluas, bukan hanya terhadap mereka yang sudah terikat pernikahan, tapi juga terhadap mereka yang belum menikah walaupun suka sama suka, termasuk mereka yang melakukan hubungan intim sesama jenis.

Jika nanti ujungnya undang-undang membolehkan miras dijual di warung-warung, termasuk membolehkan hubungan intim sesama jenis, Fahira mengajak masyarakat menghukum partai politik penghianat rakyat tersebut.

anti miras dan lgbt
antimiras.com

“Jangan pilih parpol yang dalam pembahasan kedua RUU ini pro miras dan menolak perluasan pidana zina dalam RUU KUHP, termasuk caleg-calegnya dan calon presidennya pada Pemilu 2019,” kata Fahira.

Bagi Ketua Gerakan Nasional Anti Miras tersebut, pengesahan RUU LMB yang molor bertahun-tahun, sudah membuktikan bahwa banyak fraksi yang tidak sepakat peredaran miras dilarang negara. Begitu juga perluasan pemidanaan zina yang masih ditolak sejumlah fraksi. Mereka menginginkan pidana zina hanya untuk yang sudah terikat pernikahan atau sama dengan yang sudah diatur dalam KUHP.

Jika ada anggota atau fraksi DPR yang setuju miras dijual di warung-warung maka sudah jelas mereka tidak pro umat Islam. “Selain itu, menganggap perzinahan sesama jenis dan mereka yang belum terikat perkawinan tidak bisa dipidana, sama saja Anda melegalkan hubungan intim sesama jenis, kumpul kebo dan seks bebas. Ini sama saja mengajak perang umat,” kata Senator asal Jakarta ini.

Fahira berharap semua elemen bergerak mengawasi pembahasan RUU LMB dan RUU KUHP dengan memusatkan perhatiannya tidak hanya kepada DPR, tetapi juga kepada Pemerintah. Masyarakat jangan ragu untuk terus bersuara untuk mengingatkan DPR dan Pemerintah agar tidak main-main dalam masalah umat Islam. (FNR)

Leave a Comment